PETANG (18/07/2022) - Terkait dengan menindaklanjuti surat dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jendral Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 148/PRI.02/III/2022 Tentang Panduan Teknis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Petang melaksanakan acara Musyawarah Desa (Musdes) terkait dengan Sosialisasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang dilaksanakan pada hari Senin, (18/07/2022) yang bertempat di Ruang Rapat Surya Gosana Kantor Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali. Pada kesempatan ini turut hadir Plt Camat Petang atau yang mewakili, Perbekel Petang, Ketua BKAD Kecamatan Petang, BPD Desa Petang, Tim Pendamping Desa dari Kabupaten Badung, Ketua dan Wakil Kelompok SPP, Direktur Bumdes Surya Sedana Sejahtera dan beserta wakil dari tokoh masyarakat Desa Petang.
Dalam acara ini adapun beberapa sambutan dari Perbekel Petang Dewa Gede Usadi, Ketua BKAD Kecamatan Petang, BPD Desa Petang I Gusti Ngurah Dwi Caya Kusuma., Tim Pendamping Desa dari Kabupaten Badung, Ketua dan Wakil Kelompok SPP, Direktur Bumdes Surya Sedana Sejahtera dan beserta wakil dari tokoh masyarakat Desa Petang. Dan acara ini dibuka secara langsung oleh Ketua BPD Desa Petang I Gusti Ngurah Dwi Caya Kusuma.
Adapun materi atau topik yang dibahas pada saat pelaksanaan Musdes Antar Desa yaitu adanya Rencana pembentukan Bumdes Bersama dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM MPd, Mandat kepada Perbekel untuk melakukan kerjasama antar Desa dalam rangka pembentukan Bumdes Bersama, Besaran penyertaan Modal Desa dan Delegasi Desa dalam Musyawarah Antar Desa.
Dimana setelah dilaksanakan Musyawarah Desa maka forum BPD Desa Petang memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Antar Desa yaitu Disepakatinya rencana pembentukan Bumdes Bersama dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM MPd menjadi Bumdes Bersama, Disepakatinya penyertaan Modal Desa yang akan sertai dalam Bumdes Bersama dan dituangkan dalam peraturan Desa persetujuan pembentukan Bumdes Bersama pengelola kegiatan DBM Eks PNPM MPd dan juga Disepakatinya Delegasi Desa dalam Pelaksanaan Musyawarah Antar Desa yang terdiri dari Perbekel, Ketua BPD dan perwakilan dari masyarakat.